ANALISIS DAMPAK BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (BLM-PNPM MP) 2008 TERHADAP SUMBER-SUMBER PENDAPATAN WANITA TANI DI KABUPATEN TAKALAR

ABSTRACT

The study aims to determine how the effects of BLM-PNPM MP on the income of women peasant before and after getting help and how the farm women's income level. The study was conducted in Bontolebang Village, Galesong Utara Sub-District, Takalar District to groups of women peasant-beneficiaries BLM PNPM MP within the past two months, which begun in June and July 2009. Population of the research is that all groups of women peasant-beneficiaries BLM PNPM MP in 2008. The sample was 30 people of two groups of women peasant-beneficiaries BLM PNPM MP. Data analysis employed cost analysis and farming income.

The results indicated that, the income sources of farm women before obtaining funding, BLM PNPM MP is a horticultural farm and became honorary employee, after obtaining grants, non-agricultural business (trade of industrial goods) to be the choice for business development. In addition to increase revenue of 20 people have been in the range of 1,594,350 to 12,596,532 and 10 people were in the range of 12,596,533 to 53,474,462. Although women peasant income levels were still relatively low after getting BLM, but it was happening the increase of 8.7 percent in their revenue.

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Sektor pertanian berperan besar dalam pembangunan, baik secara langsung dalam pembentukan Product Domestic Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan bagi masyarakat, pengentasan kemiskinan, perolehan devisa dan penciptaan ketahanan pangan nasional maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lainnya. Pembangunan sektor pertanian merupakan penopang utama terhadap perekonomian nasional. Hal ini telah dibuktikan saat terjadi krisis ekonomi, sektor pertanian masih tetap bertahan sebagai sumber devisa negara.

 Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar terhadap Product Domestic Bruto (PDB), penciptaan kesempatan kerja dan jaminan pendapatan kepada masyarakat, namun masih sering terjadi ketidakseimbangan sistemik pada kelompok masyarakat tani yang sebagian besar berada di perdesaan. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses faktor produksi serta potensi dan kesempatan yangberagam, belum dapat mengurangi wajah kesenjangan antar sektor, antar daerah, dan antar golongan masyarakat pada sektor pertanian. Implikasi dari kondisi demikian, membuat sebagian besar penduduk masih berada dalam kondisi tertinggal, sehingga pembangunan pertanian seolah-olah hanya menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi pertanian yang lebih kuat. Hasil-hasil pembangunan pertanian, tidak serta merta dapat merembes ke bawah sehingga tidak mampu mengangkat kesejahteraan petani seperti yang diharapkan. Keadaan ini digambarkan oleh angka kemiskinan di perdesaan yang masih besar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,20 juta jiwa. Sekitar 63,40% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro dengan luas lahan lebih kecil dari 0,30 ha. Lebih lanjut Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) mengemukakan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2008 diperkirakan akan naik menjadi 41,70 juta jiwa.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di masyarakat, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) sejak tahun 2007. Melalui PNPM MP dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh-kembangkan, sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu komponen program PNPM MP ialah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). BLM merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin.

PNPM MP dilaksanakan di 47.954 desa atau kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk BLM sebesar Rp 5,924 triliun. Khusus PNPM MP pada tahun 2008 ditetapkan lokasi sebanyak 2.389 kecamatan yang tersebar di 32 provinsi dan 363 kabupaten. Jumlah BLM yang disalurkan PNPM MP  pada tahun 2008 hingga 15 Desember mencapai Rp 3,261 triliun atau 76% dari total BLM (Royat, 2009).

Salah satu prinsip dari PNPM MP adalah kesetaraan dan keadilan gender, dalam artian bahwa masyarakat baik laki-laki maupun perempuan setara dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan. Oleh karena itu salah satu langkah yang dilakukan adalah gerakan keberpihakan kepada wanita. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, serta mengakses aset produktif. Wujud keberpihakan kepada wanita tersebut digalakkan dengan memberikan BLM kepada kelompok wanita tani dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten yang menjadi sasaran program ini adalah Kabupaten Takalar. Salah satu lokasi yang mendapat kucuran dana BLM-PNPM MP di wilayah ini adalah Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara. Selain dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana di tingkat kelurahan, dana BLM-PNPM MP secara individu diberikan kepada wanita tani melalui kelompok. Dana ini merupakan bentuk fasilitasi pinjaman modal usaha kepada kelompok wanita tani dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan wanita tani melalui pengembangan usahatani atau menambah sumber-sumber pendapatan lainnya.

1.2       Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1.             Darimana sumber-sumber pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah mendapatkan dana BLM-PNPM MP?

2.             Bagaimana tingkat pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah mendapatkan dana BLM-PNPM MP?

1.3    Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1.             Sumber-sumber pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah mendapatkan dana BLM-PNPM MP.

2.             Tingkat pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah memperoleh dana BLM-PNPM MP.

1.4     Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1.             Peneliti, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai sumber-sumber pendapatan wanita tani dan tingkat pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah mendapatkan dana BLM-PNPM MP.

2.             Pemerintah, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan dalam pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan pendapatan rumah tangga petani melalui program BLM-PNPM MP.

3.             Peneliti lain, sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian lanjutan.

1.5         Kerangka Pemikiran

Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat tani, yang secara umum berlahan sempit bahkan ada yang tidak memiliki lahan dan modal rendah, tidak semata-mata mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melakukan kegiatan usahatani komoditas pertanian (on-farm), petani biasa melakukan kegiatan di luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian (off-farm) dan kegiatan lain di luar pertanian (non-farm) (Kementerian Pertanian, 2009).

Sumber pendapatan luar usahatani (off-farm) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian, seperti buruh tani, membuka kios saprodi pertanian, dan lain-lain.Sumber pendapatan rumah tangga dari kegiatan buruh tani biasanya terdapat pada usahatani yang berbasis lahan. Rumah tangga petani di perdesaan yang tidak memiliki lahan garapan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah akan sulit mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, sehingga buruh tani menjadi alternatif mata pencaharian utama atau sampingan. Sumber pendapatan luar pertanian (non-farm) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar pertanian seperti membuka warung/kios, industri rumah tangga non pertanian, dan lain-lain.

Sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, di perdesaan terjadi perubahan pesat yang tidak homogen kecepatan dan besarannya, dimana aktivitas non pertanian semakin nyata berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, maka aksesibilitas perdesaan terhadap wilayah urban semakin meningkat, dimana kaitan antar sektor perekonomian semakin erat dan kapasitas ekonomi wilayah juga semakin berkembang.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan akan barang dan jasa-jasa, pertumbuhan angkatan kerja membutuhkan kesempatan kerja yang semakin banyak, namun sumberdaya semakin langka adanya. Interaksi antar faktor-faktor berimplikasi luas terhadap struktur kesempatan kerja dan pendapatan di perdesaan (Elizabeth, 2010).

Banyak penulis telah mendokumentasi pentingnya strategi berbasiskolektif, seperti misalnya membentuk koperasi dan usaha kecil, dalam proyek‐proyek yang targetnya adalah perempuan. Sebagai contoh, (Nowak dan Caulfield, 2008) menjelaskan bahwa dengan menggalakkan kegiatan bersama, organisasi wanita menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kecakapan memimpin dan mengelola, membangun percaya diri dan membantu membina hubungan dengan kelompok lain yang bisa memberikan bantuan dan dukungan.

Food and Fertiliser Technology Centre (FFTC) menekankan pentingnya mengembangkan kelompok wanita sebagai “strategi untuk mengembangkan akses perempuan terhadap informasi, meningkatkan kemampuan mereka untuk ikut mengambil keputusan dan menciptakan kesempatan untuk membentuk kegiatan bersama dalam usaha mengakses masukan ekonomi” (FFTC, 2007).

Sebuah makalah diskusi yang ditulis oleh (IFPRI, 2010) memberi peringatan sebagai berikut: bahwa “ketidaksetaraan gender dan kurangnya perhatian terhadap gender dalam pembangunan pertanian menyumbang terhadap rendahnya produktivitas, hilangnya pendapatan, dan lebih tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya gizi” (Peterman et al, 2010).

Di sisi lain, sebagai anggota rumah tangga petani, wanita tani berperan aktif dalam membantu aktivitas usahatani dan mencari nafkah di subsektor off dan on farm. Makin luas lahan usahatani yang digarap, makin banyak tenaga wanita yang tercurah, yang mengindikasikan variasi dan ragam aktivitas dan kuantitas curahan waktu/tenaga wanita tani. Makin rendah tingkat ekonomi suatu rumah tangga petani,makin besar curahan waktu/tenaga wanita dalam menghasilkan pendapatan keluarga (Elizabeth, 2010).

 Bila wanita tani berstatus janda atau suami bekerja di rantau, otomatis wanita tani akan berperan ganda, yaitu sebagai kepala keluarga (yang mengatur segala urusan rumah tangga) dan sebagai pengelola usahatani keluarga. Begitu juga Kontribusi pendapatan dari satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga cenderung dipengaruhi dominasi sumber-sumber pendapatan. Jenis-jenis pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian umumnya tidak terkait dengan musim dan dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun (Nurmanaf, 2006).

Buku Gender and Agricultural Sourcebook (2009) yang diterbitkan oleh Bank Dunia mengidentifikasi kegagalan untuk mengakui adanya peran, perbedaan dan ketidaksetaraan antara laki‐laki dan perempuan sebagai ancaman serius terhadap keefektifan agenda pembangunan pertanian.

Dalam konteks ini  KWT memiliki fungsi yang sangat penting dalam usaha memberdayakan perempuan dan meningkatkan produktivitas prakarsa‐prakarsa yang berhubungan dengan usahatani perempuan. Sehubungan dengan perencanaan kebijakan dan intervensi, pengalaman global menekankan pentingnya untuk secara khusus memfokuskan diri pada perempuan dan pembentukkan usaha bersama atau kelompok dilihat sebagai strategi kunci.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1         Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP)

2.1.1   Pengertian PNPM MP

PNPM  MP adalah program nasional  penanggulangan kemiskinan  terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM MP adalah:

1.             PNPM MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat desa.

PNPM MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.             Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam memecahkan berbagai macam persoalan terkait upaya peningkatan kwalitas hidup, kemandirian dan kesejahtraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterkaitan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2.1.2        Tujuan PNPM MP

1.             Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahtraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri.

2.             Tujuan khusus

a.         Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

b.        Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang mengakar representatif dan akutabel.

c.         Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

d.        Meningkatkan sinergisitas masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

e.         Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

f.         Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat desa.

2.1.3  Pendekatan Program PNPM MP

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1.             Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.

2.             Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.

3.             Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam pembangunan partisipatif.

4.             Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran kemandirian dan keberlanjutan.

2.1.4  Komponen Program Dalam PNPM MP

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program sebagai berikut:

1.             Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemetaan dan pemeliharaan hasil-hasil  yang telah dicapai.

Untuk mendukung kegiatan tersebut disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangn relawan dan oprasional pendampingan masyarakat dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi.

2.             Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat  (BLM) adalah dana stimulan  kesewadayaan yang diberiakan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebaigian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan terutama masyarakat miskin.

3.             Bantuan pengelolaan dan pengembangan program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan  untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti kegiatan penyediaan konsultasi manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

2.1.5  Ruang lingkup program PNPN  MP

Ruang lingkup kegiatan PNPM MP  pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:

1.             Pengadaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya.

2.             Penyedia sumberdaya keuangan melaui dana bergulir dan kredit untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.

3.             Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melaui penyadaran kritis, perhatian keterampilan usaha, manajemen kegiatan organisasi dan keuangan serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

                      ( Pedoman Umum Program PNPM MP, 2011)

2.2          Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, paya pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka. (Zubaedi, 2007). Ukuran kemandirian daerah mencakup terdapatnya sejumlah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan.

Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melaui niai-nilai universal yang luntur untuk dibangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik praktiknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemandirian masyarakat itu sendiri kemudian dikenal dengan participatory rural apparasial (PRA).

2.3       Pendapatan

            Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK edisi revisi, 2010) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal.        Sedangkan menurut Harahap (2007) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan atau mereka yang menerima.

2.4       Sumber Pendapatan Petani

Selain melakukan kegiatan usahatani komoditas pertanian (on-farm), petani biasa melakukan kegiatan di luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian (off-farm) dan kegiatan lain di luar pertanian (non-farm) (Kementerian Pertanian, 2009).

Sumber pendapatan luar usahatani (off-farm) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan luar usahatani tetapi masih berkaitan dengan pertanian, seperti buruh tani, membuka kios saprodi pertanian, dan lain-lain.

2.5       Kelompok Wanita Tani (KWT)

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang mana para anggotanya terdiri dari para wanita-wanita yang berkecimpung dalam kegiatan pertanian (Trimo, 2006).  Berbeda dengan kelompok tani yang lainnya, kelompok wanita tani dalam pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian maupun perikanan, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.

 

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1       Jenis  Penelitian

          Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif (comparative study) yakni analisis deskriptif kualitatif dengan subjek Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima dana BLM-PNPM MP tahun 2008 yang berlokasi di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Kelompok wanita tani yang dimaksud adalah KWT Fitrah dan KWT Nusa Indah.

Metode studi komparatif dipilih dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini berusaha menjelaskan  perbandingan keadaan sebelum dan sesudah variable yang akan diteliti .

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Dalam kamus bahasa Indonesia “studi” berarti penelitian, kajian atau telaah (Depdiknas, 2007). Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan (Depdiknas. 2007). Jadi jika pengertian di atas disatukan maka pengertian studi komparatif  adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan.

3.2       Oprasionalisasi Variabel

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dioprasionalkan sebagai berikut:

1.             BLM-PNPM MP adalah bantuan langsung masyarakat yang disalurkan melalui kelompok sejak tahun 2008 diterima oleh KWT Fitrah dan KWT Nusa Indah.

2.             Pendapatan wanita tani sebelum mendapatkan bantuan dana (do) adalah pendapatan wanita tani baik pendapatan  usahatani (on farm), pendapatan (non farm) dan pendapatan (of farm)   dihitung dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan).

3.             Pendapatan wanita tani sesudah mendapatkan bantuan dana (d) adalah pendapatan wanita tani baik pendapatan  usahatani (on farm), pendapatan (off farm) dan pendapatan (non farm)  dihitung dalam satuan rupiah per bulan (Rp/bulan).

3.3       Teknik Pengumpulan Data

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden melalui alat bantu berupa pertanyaan (kuisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Adapun data sekunder diperoleh dari intansi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

3.4       Teknik Penarikan Sampel

            Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah total sampling (total sampling) dengan pertimbangan penelitian ini akan  dilakukan pada suatu kelompok.

Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2012). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2012) jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, sementara seluruh anggota KWT yang dipilih sebagai responden yaitu sebanyak 30 orang sehingga memungkinkan untuk memilih teknik penarikan sampel secara total sampling.

3.5       Rancangan Analisis Data

   Data perimer mengenai pendapatan wanita tani yang meliputi pendapatan usahatani (on farm), pendapatan (non farm) dan pendapatan (off farm)  sebelum dan setelah  mendapatkan BLM-PNPM MP  dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan untuk menguji perbedaan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah adanya program BLM-PNPM MP, dianalisis dengan menggunakan analisis komparasi .

           Pendapatan wanita tani sebelum dan sesudah mendapatkan dana BLM-PNPM MP dapat dihitung menggunakan rumus menurut (Suratiyah, 2009) sebagai berikut :

P = TP – (Bt + Btt)

Di mana :         P    = Pendapatan bersih usahatani (Rp)

TP  = Total penerimaan usahatani (Rp)

Bt   = Biaya tunai (Rp)

Btt  = Biaya tidak tunai (Rp)

3.6       Tempat dan Waktu Penelitian

            Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.mulai bulan maret sampai dengan juni 2009.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1       Identitas Responden

4.1.1    Umur Responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur responden berkisar antara 20 - 52 tahun dengan rata-rata umur 34 tahun.Jumlah responden yang berumur tua lebih banyak dibandingkan dengan yang berumur muda. Karakteristik umur responden secara singkat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Umur Responden

No	Kelompok umur (Thn)	Katergori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	≥ 34	Tua	17	56,7
2	< 34	Muda	13	43,3
Jumlah			30	100

Pekerjaan sebagai wanita tani masih didominasi oleh wanita yang berumur tua. Hal ini disebabkan karena kebanyakan wanita berumur muda lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian seperti menjadi tenaga pengajar, tenaga medis dan sebagai pedagang. Alasan mereka umumnya berpendapat bahwa sektor pertanian tidak memiliki prospek yang baik untuk ditekuni secara total. Selain itu semakin rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi alasan generasi muda memilih sektor lain.

4.1.2    Tingkat Pendidikan Responden

Menyangkut tingkat pendidikan responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata berada pada tingkatan sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama. Kisaran tingkat pendidikan responden berada pada 2 - 16 tahun dengan rata-rata lama pendidikan 8 tahun. Tabel 2 menunjukkan bahwa wanita tani responden yang berpendidikan tinggi dan rendah memiliki jumlah yang sebanding, yaitu masing-masing 15 orang (50%). Responden yang berpendidikan tinggi didominasi oleh wanita tani yang berumur muda.

Tabel 2. Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan (Thn)	Katergori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	≥ 8	Tinggi	15	50,00
2	< 8	Rendah	15	50,00
Jumlah			30	100,00

4.1.3    Penguasaan Lahan Responden

Luas lahan usahatani mempengaruhi hasil produksi seorang wanita tani. Luas lahan garapan menyebabkan wanita tani lebih memungkinkan untuk memaksimalkan tingkat produksi sekaligus dapat meningkatkan kualitas produk usahataninya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan garapan responden berada pada kisaran 1 - 30 are dengan rata-rata seluas 7,60 are. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik penguasaan lahan responden dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Karekteristik Penguasaan Lahan Responden

No	Luas Lahan (Are)	Katergori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	≥ 7,6	Luas	10	33,30
2	<7,6	Sempit	20	66,70
Jumlah			30	100,00

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menguasai lahan dengan luasan yang masih tergolong sempit. Lahan yang dikuasai dan dikelola oleh responden umumnya berupa kebun dan sawah. Lahan tersebut dikelola sendiri dengan dibantu oleh anggota keluarga lainnya, terutama saat pengolahan lahan dan saat panen. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh responden mengakibatkan mereka belum berkeinginan untuk menambah luas lahan.

4.1.4    Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Responden

Tingkat pendapatan responden juga bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari usahatani (sayuran) maupun non usahatani selama satu tahun (2007 – 2008). Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karekteristik Tingkat Pendapatan Rumah Tangga Responden

No	Tingkat Pendapatan (Thn)	Katergori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	≥ 20.263.531,24	Luas	10	36,70
2	< 20.263.531,24	Sempit	20	63,30
Jumlah			30	100,00

Hasil penelitian menunjukkan kisaran pendapatan rumah tangga responden berada pada Rp 2.953.150 - Rp 63.074.460 dengan rata-rata Rp 20.263.531,24. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan rumah tangga yang dikategorikan rendah. Penyebabnya adalah kecilnya kontribusi pendapatan anggota keluarga responden. Jenis pekerjaan mereka umumnya sebagai buruh bangunan, pedagang kecil, dan petani berlahan sempit yang memiliki pendapatan rendah.

4.2     Sumber Pendapatan Wanita Tani Responden Sebelum dan Sesudah Memperoleh BLM-PNPM MP

Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat tani yang umumnya berlahan sempit, bahkan ada yang tidak memiliki lahan dan modal rendah tidak semata-mata mengandalkan sumber pendapatannya dari sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain melakukan kegiatan usaha pertanian petani juga melakukan kegiatan di luar pertanian (Departemen Pertanian, 2009). Tabel 5 menunjukkan bahwa sebelum memperoleh dana BLM-PNPM MP sumber-sumber pendapatan wanita tani responden berasal dari usahatani sayuran dan sebagai pegawai honorer.

Tabel 5. Sumber Pendapatan Responden Sebelum Memperoleh Dana BLM- PNPM MP

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
1	Usahatani (Sayuran)	25	83,30
2	Usahatani (Sayuran) dan Luar Usahatani (Pegawai Honorer)	5	16,70
Jumlah		30	100,00

Sebagian besar responden (83,30%) hanya menggantungkan hidupnya dari usahatani, selebihnya sebanyak 16,70% selain menjadi petani juga menjadi pegawai honorer. Hal menunjukkan bahwa masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan bagi wanita tani. Keterbatasan modal merupakan salah satu faktor penghambat bagi wanita tani dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang lebih luas dan menjanjikan.

Sebelum memperoleh dana BLM-PNPM MP, perolehan modal bagi wanita tani bersumber dari pinjaman rentenir, sehingga pendapatan usahatani mereka berkurang. Sebagian besar keuntungan usahatani dialokasikan untuk membayar hutang beserta bunga yang cukup tinggi. Bahkan seringkali setiap musim panen mereka tidak sanggup membayar hutang beserta bunganya. Kondisi ini menyebabkan keterikatan yang berkepanjangan terhadap rentenir.

Setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP sebagian wanita tani memanfaatkan dana tersebut untuk berusahatani sayuran dan membuka usaha baru (non pertanian) seperti berdagang pakaian atau barang campuran. Hal ini tergambar jelas pada Jenis usaha yang digeluti setelah mereka memperoleh dana BLM-PNPM MP.

Adanya dana BLM-PNPM MP memungkinkan responden untuk mencari atau membuka usaha lain di luar sektor pertanian. Ini ditunjukkan pada data Tabel 6, yang menggambarkan variasi pekerjaan sampingan yang dapat digeluti oleh responden seperti berdagang pakaian, barang campuran dan membuka warung. Tidak sedikit wanita tani yang memilih sektor non pertanian sebagai sumber untuk menambah pendapatan. Hal ini sejalan pendapat Elizabeth (2010) yang mengemukakan bahwa sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, di perdesaan terjadi perubahan pesat yang tidak homogen kecepatan dan besarannya, di mana aktivitas non pertanian semakin nyata berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan (terjadi baik di Jawa dan luar Jawa).

Tabel 6. Jenis Usaha yang Digeluti oleh Responden.

No	Sumber Pendapatan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
1	Usahatani (Sayuran)	9	30,00
2	Usahatani dan Non Usahatani -          Usahatani sayuran dan pegawai honorer -          Usahatani sayuran dan berdagang -          Usahatani sayuran, pegawai honoren dan berdagang	2 16 3	6,70 53,30 10,00
Jumlah		30	100,00

Banyaknya wanita tani yang memilih sektor non pertanian sebagai sumber untuk menambah pendapatan terkait pula dengan sifat-sifat produk pertanian yang bersifat berat (bulky), mengambil banyak tempat (volumnious) dan cepat atau mudah rusak (perishable) serta nilai tukar produk yang rendah, sehingga masyarakat cenderung memilih alternatif sumber pendapatan dari luar sektor pertanian dengan resiko kegagalan yang relatif lebih kecil. Selain itu, keengganan beraktivitas di sektor pertanian karena di sektor ini terdapat gestation period atau jarak waktu (gap) antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan. Sehingga keuntungan dari hasil pertanian membutuhkan waktu yang lama untuk mereka peroleh.Gestation period dalam bidang pertanian jauh lebih panjang daripada bidang industri. Dalam bidang industri, sekali produksi telah berjalan, maka penerimaan dari penjualan akan mengalir setiap hari sebagaimana mengalirnya hasil produksi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya gestation period menjadi alasan bagi responden sehingga mereka memanfaatkan dana BLM-PNPM MP pada sektor non pertanian. Ini cukup beralasan, karena pendapatan dari usahatani hanya diterima pada saat panen, sedangkan dalam setiap hari dibutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan kadang-kala terdapat kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi, namun responden tidak memiliki uang karena pendapatan hanya diperoleh setelah panen.

4.3     Tingkat Pendapatan Responden Sebelum dan Sesudah Memperoleh Dana BLM-PNPM MP

Pendapatan wanita tani sebelum memperoleh dana BLM-PNPM MP dianalisis dari pendapatan sektor pertanian (usahatani sayuran) dan sektor non pertanian selama Januari 2007 hingga Januari 2008, sedangkan pendapatan setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP merupakan akumulasi pendapatan dari sektor pertanian, non pertanian dan pendapatan dari usaha baru selama Januari 2008 hingga Januari 2009.

Data yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Rendahnya tingkat pendapatan responden disebabkan karena nilai tukar komoditas pertanian khususnya sayuran yang diusahakan oleh reponden tergolong rendah. Terbatasnya luas penguasaan lahan juga berdampak terhadap tingkat produksi dan pendapatan responden.

Tabel 7. Tingkat Pendapatan Wanita Tani Responden Sebelum dan Sesudah Memperoleh Dana BLM-PNPM MP 2009

No	Pendapatan (Rp)	kategori	Sebelum BLM		Sesudah BLM
			∑ (orang)	%	∑ (orang)	%
1	1.594.350 - 12.596.532	Tinggi	20	66,70	19	63,30
2	12.596.533 - 53.474.462	Rendah	10	33,30	11	36,70
Jumlah			30	100,00	30	100,00

Tabel 7 juga menggambarkan perubahan kategori tingkat pendapatan responden sebelum dan setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP. Jumlah responden yang memiliki kategori tingkat pendapatan rendah sebelum memperoleh bantuan hanya berkurang satu orang setelah memperoleh bantuan. Tingginya kesenjangan antara responden yang berpendapatan terendah yaitu Rp 1.594.350 dengan responden yang berpendapatan tertinggi yaitu Rp 53.474.460 menjadi faktor penyebab pergeseran jumlah responden dari kategori tingkat pendapatan rendah menjadi kategori tingkat pendapatan tinggi sangat sedikit. Padahal secara riil terjadi peningkatan pendapatan setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP yaitu rata-rata sebesar 8,70%. Besarnya peningkatan pendapatan tersebut terlihat jelas pada Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Tingkat Pendapatan Responden Setelah Memperoleh Dana BLM-PNPM 2009

No	Besarnya peningkatan pendapatan (Rp)	Kategori	∑ (orang)	Persentase (%)
1	0 – 1.857.667	Tinggi	15	50
2	1.857.668 – 5.760.002	Rendah	15	50
Jumlah			30	100

Hambatan yang dihadapi setelah mendapatkan bantuan adalah rendahnya kemampuan responden dalam mengembangkan usaha.Hal inilah yang menyebabkan perubahan tingkat pendapatan sebelum dan setelah mendapatkan bantuan relatif kecil. Disamping itu, waktu pemanfaatan dana yang masih terbilang singkat (satu tahun), sehingga sebagian responden belum terlalu merasakan peningkatan pendapatan secara signifikan. Meskipun belum memberikan dampak terhadap signifikasi peningkatan pendapatan, namun dana BLM-PNPM MP dirasakan sangat bermanfaat terutama dalam menghentikan kebiasaan meminjam modal dari rentenir.

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1              Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.       Sumber-sumber pendapatan wanita tani sebelum memperoleh dana BLM-PNPM MP adalah usahatani sayuran dan pegawai honorer, namun setelah memperoleh dana bantuan, berdagang (non usahatani) menjadi pilihan sebagai sumber pendapatan baru.

2.       Setelah memperoleh dana BLM-PNPM MP jumlah wanita tani yang tingkat pendapatannya dikategorikan rendah menjadi berkurang dari 20 orang (66,70%) menjadi 19 orang (63,30%) dan sebaliknya jumlah wanita tani yang tingkat pendapatannya yang dikategorikan tinggi mengalami peningkatan dari 10 orang (33,30%) menjadi 11 orang (36,70%). Secara keseluruhan terlihat adanya peningkatan pendapatan sebesar 8,70%.

5.2     Saran

            Untuk mengefektifkan pemanfaatan dana BLM-PNPM MP, maka di sarankan:

1.       Sebaiknya jumlah bantuan dana kepada wanita tani ditingkatkan agar dana tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha yang lebih baik dan maksimal.

2.       Penggunaan dana BLM-PNPM MP sebaiknya dikontrol oleh Unit Pelaksana Teknis (UPK) agar pengelolaannya bisa efektif. 

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik online.2007. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007, (http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-02juli07.pdf, Diakses pada tanggal 11 Februari 2009).

Brown, L. R., Feldstein, H. S., Haddad, L. J., Pena, C. & Quisumbing, A. R. 1995. Generating food security in the year 2020: women as producers, gatekeepers and shock absorbers, IFPRI. (http://www.ifpri.org/publication/generating‐food‐security‐year‐2020. Diakses pada tanggal 20 januari 2013).

Departemen Pertanian. 2009. Diversifikasi Usaha Petani pada Lahan Marginal,(http://www.pustaka-deptan.go.id/ publikasi/wr293077.pdf, Diakses pada tanggal 20 Mei 2009).

Depdikbud.1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negri. 2011. Pedoman umum BLM-PNPM MP 2011.  Jakarta.

Elizabeth, Roosgandha. 2010. Revitalisasi Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja Terkait Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

FFTC. 2007. ‘Enhancing the role of women farmers in the developmentofruralAsia’,FFTC. (http://www.agnet.org/library/ac/2007e/. Diakses pada tanggal 12 januari 2013).

Hardi, R. 2008. Materi Kuliah Metode Penelitian dalam Tesis, (http://www. rudyhardi penelitian. blogspot.com. Diakses pada tanggal 9 Februari 2009).

Harpowo. 2008. Kompetisi Pendapatan antara Sektor Pendapatan Usahatani dan Non Usahatani dengan Sektor Non Pertanian di Daerah Sekitar Kawasan Hutan, (http://digilib.gunadarma.ac.id/ go.php?id=jiptumm-gdl-res-2000-harpowo-1241-forestry, Diakses pada tanggal 20 Mei 2009).

Nowak, B.S. & Caulfield, T. 2008.Women and Livelihoods in Post‐Tsunami India and Aceh, Asia Research Institute Working Paper Series 104. Asia Research Institute, National University of Singapore. (http://www.gsfaceh.com/download/mesiumtsunami/datadanfakta/wps08_104.pdf. Diakses pada tanggal 17 januari 2013.)

Nurmanaf, A.Rozany. 2006. Peranan Sektor Luar Pertanian terhadap esempatan dan Pendapatan di Pedesaan Berbasis Lahan Kering. Jurnal SOCA vol 8. no3. November 2008, hal 318-322.

Rahim dan Hastuti. 2007. Pengantar, Teori, dan Kasus Ekonometrika Pertanian. Jakarta: Penebar Swadaya.

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R@D. Bandung: CV ALFABETA.

Suratiyah, Ken. 2009. Ilmu Usahatani. Jakarta: Penebar Swadaya.

Peterman, A., Behrman, J. & Quisumbing, A. 2010.A Review of Empirical Evidence on Gender Differences in Nonland Agricultural Inputs, Technology, and Services in Developing Countries, International Food Policy Research Institute .(http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/Nonland%20Agricultural%20Inputs.pdf. Diakses pada tanggal17 januari 2013).

World Bank, FAO & IFAD. 2009. Gender in Agriculture Sourcebook, International Bank for Reconstruction and Development/ The WorldBank.(http://siteresources.worldbank.org/INTGENAGRLIVSOUBOOK/Resources/CompleteBook.pdf. Diakses pada tanggal 17 januari 2013).

Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif. Yogyakarta: Ar-Ruz media.